Undang-Undang Antipemisahan

Undang-Undang Antipemisahan (bahasa Mandarin: 反分裂国家法 pinyin: Fǎn-fēnliè guójiā fǎ) adalah sebuah undang-undang (UU) yang disetujui pada rapat ketiga Kongres Rakyat Negara ke-10 Republik Rakyat Tiongkok. UU tersebut diratifikasi pada 14 Maret 2005 dan mulai berlaku segera setelahnya.

Hu Jintao, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, mengumumkan keputusan tersebut dengan Keputusan Presiden No. 34. UU tersebut sebenarnya cukup pendek dengan hanya mempunyai 10 pasal, tetapi dianggap kontroversial karena UU tersebut secara resmi mengesahkan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menggunakan "langkah yang tidak dilakukan secara damai" melawan "para pendukung perpisahan dan kemerdekaan Taiwan" jika deklarasi kemerdekaan Taiwan dilakukan.

Sebagai reaksi, ratusan ribu warga Taiwan menggelar aksi jalan kaki di Taipei untuk menentang UU anti-pemisahan tersebut pada 26 Maret 2005.

Pranala luar

  • Teks UU anti-pemisahan dalam bahasa Mandarin di WikisourceDiarsipkan 2005-04-26 di Wayback Machine.
  • Teks UU anti-pemisahan dalam bahasa Inggris
  • l
  • b
  • s
Republik Tiongkok Hubungan lintas selat Tiongkok
Peserta
  • Republik Tiongkok (Taiwan
  • Kinmen
  • Lienchiang)
  • Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok Daratan
  • Hong Kong
  • Makau)
Organisasi
Tokoh
Peristiwa
  • Perjanjian Shimonoseki (1895)
  • Restorasi Taiwan (1945)
  • Insiden 228 (1947)
  • Perang Saudara Tiongkok (1946–1950)
  • Krisis Selat Pertama (1954–1955)
  • Krisis Selat Kedua (1958)
  • RRC menjadi anggota PBB (1971)
  • Krisis Selat Ketiga (1995–1996)
  • UU anti pemisahan (2005)
  • Kunjungan Pan-biru ke Daratan (2005)
  • Peristiwa Braga
Konsep
Terkait

Artikel bertopik Tiongkok ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s